Close

Sekolah Pascasarjana Unilak Adakan Kuliah Umum, Undang Prof Dr Nunuy Pakar Akuntan Indonesia

Unilak Riau – Sekolah Pascasarjana Unilak mengadakan kuliah umum dengan mengundang guru besar yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, S.E., M.Si., Ak., C.A, di Gedung Pascasarjana Jumat, 16/06/2023.

Kuliah umum bertemakan Governance dan Manajemen Resiko dengan peserta mahasiswa Magister Hukum, Magister Manajemen, Magister Ilmu Lingkungan, dan dibuka oleh Wakil Dekan I Dr Anto Arianto.M.Si, sebagai moderator Dr Jeni Wardi 

Dr Anto Arianto saat membuka kuliah umum mengucapkan terima kasih kepad Prof Nunuy yang telah hadir untuk menjadi narasumber di Pascasarjana Unilak. Kuliah umum dapat menambah wawasan bagi mahasiswa yang langsung diberikan dari dari narasumber, Prof adalah pakar akuntans nasional dalam bidang pemerintahan, manfaat ilmu dari beliau untuk memperkuat pengetahuan kita.

Dalam pemaparan Prof Nunuy membahas tentang Tata Kelola, Fraud dan Manajemen Resiko Studi Implementasi pada Pemerintahan Daerah. Manfaat adanya Good Governance untuk mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Dijelaskan Prof Nunuy yang menjadi penyebab good governance belum bisa dikatakan berhasil? terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat

Salah satu faktor kunci keberhasilan good governance? Akuntabilitas menjadi kunci utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Prof Nunuy, permasalahan yang menghambat penerapan good governance di Indonesia yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, kesewenang-wenangan, penyerobotan, penindasan, penistaan, dan sebagainya tak henti mendera para pengelola negara. Langkah dan kebijakan untuk menghentikan praktik-praktik yang menghambat perwujudan good governance pun dilakukan.Tegasnya.

“Pedoman Umum Good Corporate Governance yang disebut TARIF, yaitu: Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran).” ucap Prof Nunuy yang merupakan pakar Akuntan Indonesia ini.

Pelaksanaan kuliah umum dilakukan dengan online dan offline, mahasiswa memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi. Beberapa mahasiswa mendiskusikan bagaimana Indonesia dapat mewujudkan tata kelola kuangan yang baik agar korupsi tidak terjadi, selain itu persoalan laporan keuangan pemerintah juga menjadi topik diskusi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

0 Comments
scroll to top